KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga penyusunan makalah tentang “Penegakkan Hukum Hak Cipta Lagu” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah ”KOMPUTER & MASYARAKAT” atas bimbingan dan motivasinya.

Komputer Dan Masyarakat adalah mata kuliah yang sangat perlu dikembangkan dan di pahami  mengingat begitu besar peranannya dalam pendidikan, khususnya pada bidang IT dengan kode etik nya dan permasalahan nya  terutama masalah yg kami bahas segala macam bisnis dalam dunia atau bidang komputer.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan makalah ini.

Tangerang, 6 Mei 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Tujuan Penulisan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Cipta

2.2 Sanksi Hak Cipta

2.3 Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Pembajakan Hak Cipta lagu merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta di bidang musik yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia baik di dunia nyata dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website-website. Begitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, tentunya merupakan suatu hal yang meresahkan para pencipta suatu karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang harusnya dihargai, justru dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan bagi berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.2       Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

  • Pengertian hak cipta
  • Sanksi pidana hak cipta
  • Upaya mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu

1.3       Rumusan Masalah

  • Apa pengertian hak cipta?
  • Bagaimana sanksi hak cipta?
  • Bagaimana upaya mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu?

1.4       Tujuan Penulisan

  • Dapat mengetahui pengertian hak cipta
  • Dapat mengetahui sanksi hak cipta
  • Dapat mengetahui upaya mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, pengertian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak ekslusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan.

Menurut Wikipedia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

2.2       Sanksi Hak Cipta

Bagi orang yang melanggar hak cipta akan dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksinya diantaranya :

  1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

2.3       Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu

Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu pelanggaran terhadap sebuah karya cipta terjadi apabila :

  1. Terjadi pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya/ atau ahli warisnya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
  2. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
  3. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
  4. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya.

Pelanggaran terhadap suatu hasil ciptaan selain dilakukan oleh orang perorangan, dalam kenyataannya banyak dilakukan pula oleh korporasi (corporate) atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak cipta seseorang atau badan hukum dapat dikenakan kepada badan hukum yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pengurus dari badan hukum tersebut sesuai dengan pertanggung-jawabannya menurut AD/ART dari badan hukum tersebut.

Undang-undang Hak Cipta juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan dalam Undang-undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: “hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta”.

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

Melihat semakin maraknya pembajakan hasil karya musik berupa kaset, membuat keberadaan akan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dipertanyakan. Ternyata Undang – Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran – pelanggaran akan hak cipta, termasuk pembajakan kaset yang merajalela. Dibutuhkan suatu sinkronanisasi antara lembaga – lembaga yang berwenang menegakkan hukum dibidang Hak Cipta. Tidak hanya dari pihak kepolisian, kejaksaan, pemerintah, pemusik, dan penjual saja, tetapi peranan masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang ada.

3.2       Saran

Adapun saran yang dapat kami sampaikan mengenai kasus pelanggaran hak cipta antara lain:

  1. Pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta seseorang.
  2. Pemerintah harus bertindak tegas untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.
  3. Pemerintah mengharuskan setiap pencipta suatu karya untuk segera mendaftarkan karya ciptaannya, agar tidak terjadi plagiatisme atau pembajakan terhadap hasil karyanya.
  4. Pemerintah mempermudah pencipta suatu karya untuk mendaftarkan karya ciptaannya, melalui prosedur-prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
  5. Setiap masyarakat ikut berpartisipasi menerapkan peraturan mengenai hak cipta yang berlaku